Sebagai Konsumen Anda dirugikan? silahkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

konsumen cerdasApa itu BPSK?

BPSK adalah singkatan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mempuyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.

 Anggota BPSK

Anggota BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, Konsumen, dan Pelaku Usaha. Jumlah anggota BPSK minimal 9 orang, maksimal 15 orang, dan masing-masing harus seimbang.

Di Mana BPSK Berkedudukan?

BPSK berkedudukan di setiap pemerintahan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap pertama telah operasional 8 (delapan) BPSK di pemerintahan Kota Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Makassar. Pada tahap kedua sudah diusulkan pembetukan 14 BPSK yang baru.

Apa Tugas dan Wewenang BPSK?

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

  • Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  • Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  • Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  • Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  • Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  • Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  • Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
  • Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  • Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemerikasaan;
  • Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
  • Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  • Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Pengaduan Konsumen

Setiap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang/jasa yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui BPSK.

Pengaduan dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BPSK dengan menyebut nama dan alamat pengadu (konsumen), pelaku usaha dan melampirkan barang/jasa yang diadukan, bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dll), keterangan tempat dan waktu diperolehnya barang/jasa tersebut, dll.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa

  1.  Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara, hal ini tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
  2. Jika para pihak memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana tercapai kesepakatan/perdamaian antar pihak maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang berperkara, selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK.
  3.  Bilamana para pihak memilih dengan cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK, demikian juga pelaku usaha dengan cara yang sama. Arbiter dari konsumen dan arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis. Yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK.

Prinsip Penyelesaian Sengketa Di BPSK

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana.

Waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak pengaduan konsumen diterima secara benar dan lengkap oleh Sekretariat BPSK.

  1. Kota Medan Jln. Jend. Abd. haris Nasution No. 17 Medan 20143 (061) 7852326
  2. (061) 7852319 (061) 7852320
  3. Kota Palembang Jln. Merdeka No.6 Palembang 30131 (0711) 373208 / 08127831471
  4. Kota Makassar Jln. Rappocini Raya No. 219 Makassar (0411) 453325
  5. Kota Bandung Jln. Mataraman No.17 Bandung (022) 7308147
  6. Kota Semarang Jln. Pemuda No.175 Lt.4 Semarang (024) 3584077 ext 2401
  7. Kota Surabaya Jln. Arif Rahman Hakim No.99 Surabaya (031) 5945343/(031) 5925957
  8. Kota Yogyakarta Jln. Kusumanegara No.9 Yogyakarta (0274) 514907/(0274) 540786
    (0274) 7470354 / (0274) 564774
  9. Kota Malang Jln. Achmad Yani No.98 Malang (0341) 491180 / (0341) 491188
  10. Kota Palangkaraya Jln. Cilik Riwut Km 5,5 Palangkaraya (0735) 320014 / (0735) 323739
  11. Kabupaten Belitung Jln. Hayati Mahim No.2 Tanjung Pandan (0719) 23475/(0719) 25063
  12. Kabupaten Sukabumi Jln. Siliwangi No.143 Cibadak Sukabumi (0266) 531602
  13. Kabupaten Serang Jln. Veteran No.4 Serang (0254) 200077
  14. Kota Bogor Jln. Ciwaringin No. 99 Bogor (0251) 373554
  15. Kota Kediri Jln. Pananggungan No. 7 Kediri (0354) 689026/(0354) 780031
  16. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Jln. Dr. Wahidin No. 436 Baturaja 32111 (0735) 320014 / (0735) 323739
  17. Kota Samarinda Jln. Ir. H. Djuanda No. 50 Samarinda (0541) 742159 / (0541) 742159
  18. Kabupaten Jeneponto Jln. Lanto DG. Pasewang 376 (Romanga) (0419) 21584 / (0419) 21280
  19. Kabupaten Kupang Jln. Ir. Soekarno No.17 Kupang 85112 (0380) 822602
  20. Kota Kupang Jln. El Tari II (Bunderan PU) (0266) 531602
  21. Kabupaten Tangerang Jln. Daan Mogot No.53 Tangerang (021) 5522849 / (021) 5523114
  22. Kabupaten Bandung Jln. RAA. Wiranatakumah No.7 Beleendah, Bandung (022) 70374337
  23. DKI Jakarta Jln. KPBD No.42 Sukabumi Selatan, Jakarta Barat (021) 45848009 / (021) 45848012
  24. Kota Padang Jln. Khatib Sulaiman No. 67 Padang (0751) 7054037
  25. Kabupaten Indramayu Jln. Gatot Subroto No. 6 Indramayu 45213 (0234) 272007
  26. Kota Sukabumi Jln. Suryakencana no. 76 Kota Sukabumi (0266) 221954 / (0266) 221954
  27. Kota Mataram Jln. Semanggi No. 8 Mataram- NTB
  28. Kabupaten Bulungan Jln. Skip II No. 18 Tanjung Selor llir Bulungan, Kalimantan Timur
  29. Kota Pekalongan Jln. Majapahit Pekalongan 51111 Jawa Tengah
  30. Kota Pare-pare Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Pare-pare 91122
  31. Kota Pekanbaru Jln. Teratai No.83 Pekanbaru
  32. Kota Denpasar Jln. Melati no. 31 Denpasar, Bali
  33. Kota Batam Jln. Engku Putri No. 1 Batam Center
  34. Kabupaten Aceh Utara Jln. Tgk. Chik Ditiro No.1 Lhokseumawe (0645) 42305 / (0645) 42305
  35. Kabupaten Serdang Begadai Jl. Negara Km 42,6 Pasar Bengkel (061) 77212051

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :


Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Depperindag
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 1010
Kotak Pos 214
Telp. 021-3838187
Fax. 021-3857954
email:dirpk-dagri@dprin.go.id
http://www.djpdn.go.id

bpsk, badan penyelesaian sengketa konsumen, bpsk jakarta, badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk), kantor perlindungan konsumen semarang, lembaga perlindungan konsumen bandung, badan sengketa konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, singkatan bpsk, bpsk padang
You might also likeclose